24 May 20180 Komentar
Ditulis oleh admin

INSPEKTUR 

NO FUNGSI
1.  Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, dan fasilitasi pengawasan
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan, aset, pembangunan dan personal aparatur perangkat daerah melalui audit, review, evaluasi pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
5. Penyelenggaraan pengujian dan penelitian terhadap surat aduan/laporan
6. Pelaksanaan pengawasan penyelanggaraan pemerintahan desa
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat
8. Pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab inspektorat
9. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik
10. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir
11. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat

  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
  2. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta menyusun program dan laporan.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
NO FUNGSI
1.  Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga.
2. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor.
3. Pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan.
4. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan.
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
6. Penyelenggaraan administrasi keuangan.
7. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan.
8. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja.
9. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas.
10. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
11. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Inspektur.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
NO FUNGSI
1. Penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan.
2. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas.
3. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian.
4. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas.
5. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
6. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris .
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUBBAGIAN KEUANGAN

  1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
NO. FUNGSI
1. Penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
2. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Inspektorat serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja.
3. Pengelolaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja.
4. Pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai.
5. Pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan.
6. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
7. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

  1. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan.
  2. dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Program dan Pelaporan Menyelenggarakan fungsi :
NO FUNGSI
1. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program.
2. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang.
3. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan.
4. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja.
5. Penyiapan dan penyediaan bahan terkait hukum dan ketatalaksanaan.
6. Penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi dan laporan kegiatan.
7. Pelaksanaan penilaian kinerja bawaban sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
8. Pelaksanan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

  1. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus yang mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada OPD dan Desa di wiliyah I.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
NO. FUNGSI
1. Perumusan pengusulan program pengawasan di wilayah I.
2. Perumusan dan penyusunan skala prioritas obyek pemeriksaan di wilayah I.
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pejabat pengawas pemerintah di wilayah I.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah I.
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I.
6. Pengendalian, pembinaa dan evaluasi terhadap subtansi penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
7. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
8. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Inspektur.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

  1. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus yang mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada OPD dan Desa di wiliyah II.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :
NO. FUNGSI
1. Perumusan pengusulan program pengawasan di wilayah II.
2. Perumusan dan penyusunan skala prioritas obyek pemeriksaan di wilayah II.
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pejabat pengawas pemerintah di wilayah II.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah II.
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II.
6. Pengendalian, pembinaa dan evaluasi terhadap subtansi penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
7. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
8. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Inspektur.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

  1. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus yang mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada OPD dan Desa di wiliyah III.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :
NO. FUNGSI
1. Perumusan pengusulan program pengawasan di wilayah III.
2. Perumusan dan penyusunan skala prioritas obyek pemeriksaan di wilayah III.
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pejabat pengawas pemerintah di wilayah III.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah III.
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III.
6. Pengendalian, pembinaa dan evaluasi terhadap subtansi penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
7. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
8. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Inspektur.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

  1. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus yang mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada OPD dan Desa di wiliyah IV.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
NO. FUNGSI
1. Perumusan pengusulan program pengawasan di wilayah IV.
2. Perumusan dan penyusunan skala prioritas obyek pemeriksaan di wilayah IV.
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pejabat pengawas pemerintah di wilayah IV.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah IV.
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV.
6. Pengendalian, pembinaa dan evaluasi terhadap subtansi penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
7. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier.
8. Pelaksanaan laporan/ pertanggungjawaban kepada Inspektur.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan Fungsional Auditor

  1. Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, review, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, meliputi konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan afaktifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi. 
  2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan auditor mempunyai wewenang :
    a.  Memperoleh keterangan da/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawali dan pihak yang terkait. 
    b.  Melakukan pemeriksa ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan.
    c. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan ;dan
    d. memeriksa secarafisik setiap aset yang berada dalam pegurusan pejabat yang diawasai.
  3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Auditor harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan.
  4. Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etuk Auditor.
  5. Instansi Pengawasan dapat menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor jika diperlukan. 
No. Fungsi
a.  pelaksanaan audit/pengawasan dan review terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian/ketrampilan yang dimiliki;
b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
c. pelaksanaan pelaporan secara lisan maupun tertulis kepada Inspektur/Inspektur Pembantu sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur/Inspektur Pembantu baik diminta maupun tidak sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
e. pemberian penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
g. jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional Auditor dan P2UPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional P2UPD

  1. Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan  atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Kabupaten, yang meliputi:
    a. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
    b. pengawasan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
    c. pengawasan dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    d. pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
    e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Kabupaten.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengwas Pemerintahan harus mendapatkan surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan.